Publik Hearing Raperda Pedoman Pendanaan Pendidikan

Yogyakarta, 19 september 2013

Inisiasi raperda tentang “Pendanaan Pendidikan” oleh DPRD propinsi DIY disambut positif oleh masyarakat. Ini terlihat dari proses publik hearing yang dilakukan di gedung DPRD DIY pada Kamis, 19 September 2013. Dengar pendapat ini dihadiri oleh kurang lebih 100 orang yang terdiri dari anggota DPRD, DPPAK, Dinas Pendidikan, Biro Hukum dan HAM, serta berbagai elemen masyarakat berjalan cukup serius. Dengar pendapat juga disiarkan secara langsung oleh radio UNISI104.5 FM dan menjadi forum untuk menjaring masukan dari masyarakat terkait dengan isu pendidikan yang masih menyisakan masalah besar bagi para penyelenggara pendidikan di DIY.

“Raperda “Pendanaan Pendidikan” ini merupakan upaya untuk menjawab berbagai persoalan tentang banyaknya pungutan-pungutan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah”, ungkap Bapak Sukamto, SH selaku ketua pansus dan perwakilan dewan sekaligus moderator dalam publik hearing tersebut. Meskipun sudah banyak anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan melalui BOS (Bantuan Operasional Siswa), DAK (dana alokasi khusus), BSM (Bantuan Siswa Miskin), sertifikasi guru dan lain-lain, namun pada praktiknya masih saja banyak sekolah yang melakukan pungutan bagi siswa didiknya. Hal tersebut pada akhirnya berdampak langsung pada siswa, seperti kasus siswa putus sekolah masih sering ditemui. Selain itu, menurut Yuli –salah satu partisipan dengar pendapat mengatakan bahwa terdapat puluhan hingga ratusan ijazah yang masih ditahan oleh sekolah-sekolah karena ketidakmampuan orang tua siswa membayar pungutan sekolah.

Dengan adanya raperda pedoman “Pendanaan Pendidikan” ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pemerataan pada setiap satuan pendidikan yang melibatkan berbagai pihak. Hal ini sejalan dengan advokasi yang dilakukan oleh Konsosium Perempuan dan MDGs untuk mendorong prolegda yang pro MDGs di DIY. Raperda “Pendanaan Pendidikan” yang mulai dibahas pada pada 23 Agustus 2013 ini, ditargetkan selesai pada tanggal 15 oktober 2013. Adanya perda pedoman “Pendanaan Pendidikan” ini akan mengantarkan pendidikan di Indonesia khususnya di DIY menuju pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak bangsa sesuai dengan amanat UUD 1945.#

Leave a Response


+ 3 = four