PEREMPUAN DAN KOMODITAS POLITIK

Oleh: Dian Eka Rahmawati  (Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UMY)

Sejak Juni 2005 bangsa ini mengawali satu babak baru dalam sejarah politik-kenegaraan, yakni kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Terlepas dari pandangan pro dan kontra serta kelebihan dan kelemahannya, pilkada langsung bisa dipahami sebagai salah satu upaya pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam berdemokrasi.

Pilkada merupakan momentum strategis bagi masyarakat dan partai politik untuk memilih pemimpin yang populis dan akomodatif terhadap aspirasi mereka. Melalui pilkada langsung, sebenarnya rakyat sedang melakukan “transaksi” kekuasaan dengan para calon kepala daerah. Mereka akan memimpin pemerintahan untuk masa lima tahun kedepan dalam relasi yang diharapkan menumbuhkan nilai-nilai egalitarianisme dan simbiosis mutualisme dengan para konstituennya.

Namun yang terjadi selama ini, semangat untuk meletakkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik tersebut belum dibarengi dengan kedewasaan dalam berpolitik. Demokrasi yang berlangsung saat ini masih sebatas demokrasi prosedural dan belum menyentuh ranah substansial. Akibatnya banyak ditemui tindak pelanggaran, kecurangan, dan konflik horizontal dalam pilkada.

Lebih memprihatinkan lagi ketika masyarakat pemilih dipandang sebagai obyek, suara pemilih dilihat sebagai sebuah komoditas politik yang bisa dibeli dan diperebutkan untuk meraih kekuasaan. Politik Machiavelli seolah berlaku di sini, yakni menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangannya. Padahal, semestinya pemilih dipandang sebagai subyek, sehingga para calon kepala daerah menjadikan permasalahan yang dihadapi pemilih sebagai dasar penyusunan program kerja selama menjabat sebagai bupati maupun walikota.  Jabatan diemban sebagai upaya solutif bagi persoalan-persoalan yang dihadapi konstituennya, tentu saja dengan melihat bingkai ideologi masing-masing calon kepala daerah ataupun partai pendukungnya.

 

Isu Perempuan

Perempuan selama ini masih sekadar diberikan janji-janji untuk diperjuangkan hak dan aspirasinya. Akan tetapi realisasinya hingga kini masih jauh panggang dari api. Oleh karena itu,  saatnya sekarang perempuan mendesakkan isu-isu perempuan supaya menjadi program kerja semua calon kepala daerah.

Setidaknya ada tiga isu strategis yang harus didesakkan ke dalam program kerja calon kepala daerah, yakni penyusunan anggaran daerah berperspektif gender; pengarusutamaan gender dalam tata kelola pemerintahan secara progresif serta pemenuhan target indikator MDG’s (Millenium Development Goals) yang menyentuh langsung kebutuhan dan kesejahteraan perempuan seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.

Isu strategis tersebut bisa didesakkan melalui penggunaan hak pilih perempuan, melalui partai politik pendukung calon kepala daerah serta mendudukkan perempuan dalam pasangan calon kepala daerah

Pemilih perempuan secara kuantitas dianggap signifikan untuk mendukung kemenangan calon kepala daerah. Pemilih perempuan memiliki potensi persuasi politik untuk mempengaruhi arah kecenderungan memilih anggota keluarga dan masyarakat, sebuah static power yang suatu ketika bisa menjadi kunci pemobilisasian dukungan suara pemilih (Ari Kristianawati, 2010).

Hasil penelitian yang dilakukan Khaerul Umam Noer (2009) misalnya, menggambarkan bagaimana kelompok-kelompok informal perempuan seperti majelis taklim yang memiliki basis massa loyal dan luas menjadi arena perebutan suara bagi para calon kepala daerah. Potensi ini sesungguhnya bisa digunakan oleh perempuan untuk mendesakkan isu perempuan untuk diakomodasi dalam kebijakan politik dan program-program calon kepala daerah, terutama melalui jejaring kelompok atau organisasi perempuan untuk melakukan tawar menawar politik.

Kaum perempuan harus menyadari bahwa sesungguhnya mereka memiliki daya tawar (bargaining power) yang potensial dalam pilkada. Segmentasi pemilih berdasarkan gender selalu menjadi perhitungan bagi para calon kepala daerah, karena paling tidak dari sisi kuantitas jumlah pemilih perempuan lebih banyak daripada pemilih laki-laki. Di sinilah pentingnya pendidikan politik dan pemberdayaan politik bagi pemilih perempuan, supaya perempuan bisa memilih dengan lebih cerdas.

Sementara, partai politik sebagai infrastruktur politik memiliki posisi yang kuat untuk memengaruhi pembuatan kebijakan apabila berhasil mendudukkan kader-kadernya dalam jabatan politik dan jabatan publik melalui pemilu. Tentunya kita berharap banyak pada perempuan aktivis partai politik untuk bisa merepresentasikan isu perempuan dalam kebijakan partai dan mendukung calon kepala daerah yang memiliki sensitivitas gender.

Adapun dalam konteks proses pembuatan kebijakan publik, keterlibatan perempuan di Indonesia terbilang masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari masih kecilnya persentase perempuan yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan di lembaga eksekutif maupun legislatif dan di level pusat maupun daerah. Barangkali kondisi tersebut tidak akan menjadi masalah ketika kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pembuat kebijakan memiliki sensitivitas gender.

Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak kebijakan yang dirasakan bias gender, bahkan kebijakan yang diperuntukkan bagi perempuan sekalipun. Dengan dasar pemikiran dan fakta seperti itu, maka kehadiran perempuan yang berwawasan gender dalam proses pembuatan kebijakan untuk merepresentasikan kepentingan perempuan menjadi krusial.

Di DIY kehadiran perempuan dalam lembaga eksekutif dewasa ini menunjukkan kemajuan yang menggembirakan dengan hadirnya perempuan sebagai bupati di Bantul dan Gunungkidul serta wakil bupati di Sleman. Posisi sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah merupakan posisi strategis dalam pembuatan kebijakan daerah yang mengakomodasi isu perempuan sebagai realisasi dari program yang mereka tawarkan pada saat pilkada.

Sudah saatnya perempuan menjadikan momentum pilkada untuk memperkuat isu perempuan, sehingga perempuan tidak lagi menjadi komoditas politik dalam pilkada.

(dimuat Harian Jogja, 15 Juni 2011) .